Darurat sipil (Estado Emergencia) adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam suatu negara sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.
Aktualisasi dari kebijakan tersebut (darurat sipil) berupa social distancing, lock down dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dimana pemerintah percaya bahwa agar bisa lebih efektif dan efisien, maka kebijakan darurat sipil lah menjadi langkah yang relevan.
Timor Leste adalah salah satu negara yang turut menerapkan kebijakan darurat sipil ini ketika Covid-19 melanda masyarakat Timor Leste, meskipun masyarakat yang positif terjangkit virus Covid-19 selama 2 bulan lebih ini telah mencapai 24 orang sesuai data yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Akan tetapi kita sebagai masyarakat Timor Leste harus bersyukur karena tidak ada yang kehilangan nyawa akibat Covid-19 ini.
Dampak Sosial Ekonomi dari Kebijakan Darurat Sipil terhadap Mahasiswa Timor Leste di Luar Negeri Khususnya di Indonesia
Saat ini data yang dikeluarkan oleh pemerintah Timor Leste terkait seluruh Mahasiswanya yang ada di luar negeri sekitar 7000 orang lebih terhitung baik dari mahasiswa yang scholarship maupun non scholarship. Mahasiswa yang non scholarship terdapat sekitar 4000 orang lebih dari mahasiswa scholarship sekitar 3000 orang lebih, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Timor Leste terkait darurat sipil tersebut bahwasanya mahasiswa yang masih menetap di luar negeri selama momentum Covid-19 ini akan mendapatkan subsidi dari pemerintah khususnya mahasiswa non scholarship. Mahasiswa non scholarship yang masih bertahan menetap di Indonesia di momentum pandemic ini kurang lebih mencapai 1000 orang.
Apabila di lihat dari sisi sosialnya, mahasiswa Timor Leste yang masih memilih untuk menetap di Indonesia berada dalam kesulitan untuk bertahan hidup dengan alasan karena disebabkan oleh beragam aspek seperti, tekanan psikologi, ekonomi, sosial dan lain-lain. Di sisi lain bukan hanya tekanan psikologi semata, akan tetapi tekanan ekonomi pun pasti, dikarenakan kebijakan darurat sipil yang diterapkan oleh pemerintah Timor Leste maupun pemerintah Indonesia sehingga ada potensi untuk terjadinya inflasi, maka sudah pasti biaya hidup pun akan sedikit bergeser yang umumnya kebutuhan primer yang harganya normal sudah tidak lagi normal seperti biasa.
Oleh karena itu biaya hidup yang setiap bulannya dikirimkan pun harus sedikit dinaikin, akan tetapi pertanyaan yang akan muncul pada nantinya adalah apakah orang tua masing-masing para Mahasiswa yang ada di Indonesia semua sama treatment-nya? Tentu tidak, ada yang bisa saja lancar soal keuangannya dan ada pun yang tidak karena disebabkan oleh penyebaran fear and dangerous yang telah merajalela di stigma seluruh masyarakat Timor Leste sehingga Orang tua pun takut untuk keluar rumah apalagi orang tua yang ada di daerah pelosokan yang harus ke kota untuk kirim uang kepada anaknya yang ada di Indonesia sudah pasti akan macet.
Keefektivitasan Pemerintah Timor Leste Dalam Menangani Masyarakatnya di Luar Negeri
Saat ini telah terjadi simpang siur akan makna dari informasi tentang Covid-19 di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh ulah dari para buzzer dalam menciptakan ketakutan melalui penyebaran informasi di dunia virtual. Sehingga terjadi potensi terbesar untuk memicu beragam konflik.
Di sisi lain kalau memang pemerintah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan melainkan kepentingan oligarki, tirani maupun aristokrasi maka tidak akan terjadi konflik horizontal dan konflik vertikal dimana-mana seperti saat ini terjadi konflik antara mahasiswa dengan pihak berwenang dan mahasiswa dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah Timor Leste seharusnya memprioritaskan keberlangsungan hidup masyarakatnya dibandingkan dengan kepentingan politik, karena masyarakat adalah salah satu syarat berdirinya sebuah negara.
Logika korporasi mengajarkan kepada kita bahwa dan memang tidak bisa kita memunafikkan bahwa para kaum globalis selalu memanfaatkan momentum di balik bencana yang ada, sehingga bagi para kaum globalis, stigma yang muncul bahwa negara seolah-olah bukan menjadi aktor yang penting bagi mereka, melainkan kaum nasionalis yang menganggap bahwa negara adalah yang harus diutamakan, semua negara bertindak berdasarkan national interest-nya. Akan tetapi harus kita sadari bahwa di dunia ini semua bersatu karena atas dasar kemanusiaan, karena kemanusiaan tidak akan memandang latar belakang seseorang. Seperti apa yang pernah dijelaskan oleh Immanuel Kant bahwa kebahagiaan hanya bisa dikatakan adil jika dirasakan oleh semua orang. Dalam artian bahwasanya kita harus memandang sesama manusia secara utuh.
Analisis
Dari semua uraian di atas, maka saya berasumsi bahwa keefektivitasan kebijakan darurat sipil yang diterapkan oleh pemerintah Timor Leste belum terlalu terlihat. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? karena kalau kita berbicara sedikit tentang janji pemerintah terkait subsidi yang hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan, sedangkan telah sebulan lebih dan alasan yang selalu diberikan oleh pihak berwenang adalah karena belum terkumpulnya data mahasiswa, setiap kali mahasiswa bertanya, jawabannya adalah selalu mengenai data mahasiswa, data mahasiswa dan data mahasiswa. Akan tetapi coba kita renungkan bersama sedikit bahwa berbicara data itu adalah salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan karena yang namanya negara pasti sudah mempunyai data masyarakatnya yang lengkap dan detail sebelumnya bahkan jauh sebelum terjadinya sebuah bencana.
Kalau berbicara terkait data masyarakatnya yang ada di luar negeri sudah pasti detail, karena dimana ada masyarakat dari suatu negara menetap pasti terdapat kedutaan yang berfungsi untuk memantau masyarakatnya yang ada di negara tersebut dengan cara mendata, bukan berarti pada saat telah terjadi suatu bencana baru mencoba untuk mengambil data masyarakatnya di negara tersebut. Tindakan tersebut tentu akan mengundang kecurigaan masyarakatnya sehingga yang pada nantinya akan muncul pertanyaan seperti, apa fungsinya Duta Besar (Dubes) selama ini?
Dan ini yang terjadi selama momentum covid-19 ini dimana mengurus data mahasiswa saja harus membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena kalau berbicara proses pengambilan data mahasiswa yang memakan waktu hingga berbulan-bulan, tentu menjadi sebuah anomali.
Akhir kata, Aristoteles dari hasil analisisnya dalam bukunya yang berjudul La Politica mengatakan bahwa "Negara bertujuan memuaskan semua kebutuhan manusia. Manusia membentuk negara untuk mengamankan subsisten; akan tetapi objek utama dari negara adalah kehidupan yang baik." Dalam artian negara harus memprioritaskan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya dimanapun masyarakatnya berada dalam situasi dan kondisi yang urgen baik itu yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri.
Marc, Bandung, 08 May 2020.
Follow link :
Contact via the Following Email :
Comments